Startup eFishery mengungkapkan strategi perusahaan saat pendanaan modal ventura secara industri mengalami kontraksi.

Total pendanaan startup dari modal ventura tercatat sebesar US$310 juta dengan 34 transaksi.

Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) berharap tahun ini pembiayaan modal ventura akan mencatatkan kenaikan dibanding capaian 2023.

Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengungkap berbagai tantangan yang menyebabkan penurunan tajam dalam pendanaan infrastruktur.

Sektor agritech diyakini punya tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata kumulatif atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) yang cukup tinggi, mencapai 6,3%.

BPS melaporkan bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class.

Di tengah tech winter, modal ventura akan lebih selektif menyalurkan pendanaan.

Penurunan aset perusahaan pembiayaan non-bank berdampak signifikan terhadap kinerja pembiayaan di sektor infrastruktur.

Rencana pemisahaan UUS Asuransi MSIG Life telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juli 2024.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dijelaskan bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh rencana hapus buku senilai Rp16,24 triliun.

Dalam tren penurunan pendanaan perusahaan modal ventura saat ini, PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) memilih selektif dalam memberikan pendanaan startup

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memproyeksi pembia­yaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2024 mencapai Rp58,6 triliun, atau turun 20,06% year-on-year (YoY) dibandingkan…

Industri P2P lending atau pinjol menerapkan sejumlah strategi saat 9,4 juta penduduk kelas menengah turun menjadi aspiring middle class selama 5 tahun terakhir.

Prioritas utama bagi fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) adalah menjaga kualitas aset dan meminimalisir risiko kredit macet.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian menjadi 124,6% pada 2029.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti pemerintah perlu merevisi PP yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.