Komisi II DPR meminta KPU untuk mencermati secara detil putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang melegitimasi penyelenggaraan pilkada calon tunggal melalui mekanisme referendum…

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi siap menjelaskan kepada DPR soal tidak adanya jaksa dalam deret nama calon pimpinan lembaga antirasuah yang sudah…

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyiapkan sanksi pemecatan untuk Rio Patrice Capella jika terbukti bersalah dalam kasus suap hakim PTUN Medan yang melibatkan Gubernur…

Kemampuan menjalin harmonisasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri dan Kejaksaan, akan menjadi titik berat uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR terhadap…

DPR meminta Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyelesaikan draf beleid yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah…

Ketua DPR Setya Novanto meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji menyusul adanya tragedi di Mina yang menewaskan lebih…

Mahkamah Konstitusi memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar…

Anggota panitia khusus PT Pelindo II yang diinisiasi Komisi III DPR segera disahkan dalam sidang Paripurna.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR yang saat ini menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi, mengatakan pemerintah Indonesia terbukti belum siap dalam menyelenggarakan…

Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi meminta pemerintah Arab Saudi untuk terus memperbaiki layanan haji kepada jutaan jamaah setiap tahunnya.

Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menggunakan hak subyektif dalam mengeluarkan izin pemeriksaan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Uji kelayakan dan kepatutan delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum dilakukan oleh Komisi III DPR karena Surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan uji…

Pimpinan DPR meminta pemerintah menunda pencairan kenaikan sejumlah tunjangan DPR meski sudah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat keputusan No. S-520/MK.02/2015.

Menteri Keuangan diminta segera membatalkan persetujuan kebijakan penaikan sejumlah tunjangan untuk 560 anggota DPR mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif.

Wakil Ketua MPR Mahyudin yang juga tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Agung Laksono menganggap wacana Munaslub yang diusulkan oleh Wakil Ketua…

Polri mengusut keterlibatan pihak asing dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Tanah Air setelah menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka.