Nining Indra Shaleh, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menindak tegas seluruh kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Ketua LSM Setara Institute Hendardi meminta KPK untuk melanjutkan pencarian aktor lain selain Rio Patrice Capella, mantan sekjen Partai nasdem yang sudah ditetapkan sebagai…

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Panjaitan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal evaluasi Jaksa Agung HM Prasetyo yang diduga terseret…

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Agus untuk memperbaiki permohonan yang disampaikan soal gugatan terhadap Undang-undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara…

Karyawan yang merasa peduli terhadap advokasi ketenagakerjaan, Agus, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)…

Fraksi PDIP mengaku inisiator pengubahan nama RUU Pengampunan Nasional menjadi RUU Pengampunan Pajak berasal dari internal fraksi tersebut.

Badan Legislasi (Baleg) DPR berjanji akan menyempurnakan RUU Pengampunan Pajak dengan acuan tax amnesty pada Senin (12/10), pekan depan.

Adanya draf revisi UU No. 30/2002 tentang KPK yang sudah disepakati badan legislasi DPR dibantah oleh Komisi III DPR yang bakal membahas secara khusus revisi beleid tersebut.nn

Fraksi PDIP di DPR mengusulkan pengubahan nama RUU Pengampunan Nasional menjadi RUU Pengampunan Pajak yang merupakan terjemahan dari tax amnesty yang sebelumnya diusulkan…

DPR bakal membicarakan masalah revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu dilakukan agar saat pembahasan tidak terjadi…

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah untuk tidak melulu menggunakan landasan bisnis dalam melakukan lobi bisnis dengan asing.

Fraksi PDIP mengubah nama RUU Pengampunan Nasional menjadi RUU Pengampunan Pajak lengkap dengan mengganti sejumlah pasal yang dianggap mampu mengampuni pelaku tindak pidana.

Bivitri Susanti, peneliti senior dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, berpendapat bahwa izin penyadapan itu berisiko mematahkan kewenangan KPK dalam melakukan…

Kasus tewasnya Salim alias Kancil yang menentang tambang pasir besi di Lumajang menyiratkan adanya pihak-pihak tertentu yang "bermain" dan melakukan pemufakatan jahat.

Pelibatan PPATK itu dimaksudkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri jejak aliran dana hasil tambang ilegal di Lumajang.

DPR dianggap terus ingin melemahkan posisi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi setelah kembali mengusulkan draf RUU KPK yang pembahasannya pernah ditolak langsung oleh…