Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menimbang dengan benar dasar perubahan susunan Kabinet Kerja dengan menjauhkan dari tekanan politik.n

Rio Patrice Capella, politikus Partai Nasdem yang berafiliasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), menyetujui rencana reshuffle kabinet. Jokowi berhak menggunakan hak prerogatifnya…

KPU akan mempertahankan konsensus Peraturan KPU (PKPU) tentang ketentuan kepengurusan partai politik yang berhak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada meski banyak menuai…

PDIP, partai utama pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengusulkan perubahan susunan Kabinet Kerja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Polri serius mendalami kasus penganiayaan yang diduga melibatkan Novel Baswedan, penyidik KPK yang berasal dari kepolisian.

DPD menganggap pengungkapan kasus yang diduga melibatkan Novel Baswedan, penyidik KPK yang berasal dari Polri, sarat bermuatan politik yang bertujuan melemahkan lembaga antirasuah…

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Koalisi Merah Putih (KMP) belum mendapatkan tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam Kabinet Kerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pengusaha yang menjalankan produksinya di kawasan industri untuk mewaspadai aksi lanjutan buruh.

Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2015 mungkin akan segera berakhir. Namun, pemerintah dan pengusaha tidak boleh melupakan tuntutan mereka. Termasuk tuntutan buruh…

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan Novel Baswedan, penyidik KPK, mengajukan upaya hukum atas penangkapan dirinya oleh Bareskrim Mabes Polri

Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) meminta buruh migran Indonesia (BMI) untuk merubah mindset, dari yang bersikap apatis menjadi lebih kritis.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga kuat Novel Baswedan, penyidik KPK, terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan narapidana pencurian sarang burung walet di Bengkulu…

Pusat Studi Nusantara (Pustara) mengimbau Polri untuk lebih profesional dalam menangani kasus penyidik KPK, seperti Novel Baswedan.

Buruh menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla belum melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan masalah buruh outsourcing atau alih daya.

DPR menganggap tuntutan buruh pada saat perayaan hari buruh may day 1 Mei 2015 masih dalam batas wajar.

DPR menganggap pemerintah tidak bisa semena-mena menghapus hak mogok yang hingga saat ini melekat pada buruh.n