Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) meminta Agung Laksono Cs. segera mengosongkan Kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta, menyusul putusan PTUN membatalkan…

Anggota Komisi IX DPR Bidang Ketenagakerjaan Roberth Rouw menyambut baik kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri yang menghentikan dan melarang pengiriman…

Komisi III DPR mendukung langkah KPU yang mengabaikan rekomendasi Panitia Kerja Komisi II tentang pembolehan penggunaan putusan belum inkracht sebagai syarat kepesertaan…

Komisi III DPR meminta pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul segera habisnya masa jabatan Komisoner…

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam akan mengganti anggota fraksi yang menyetujui revisi UU No. 8/2015 tentang Pilkada.

Jokowi dinilai akan cenderung memilih mengganti menteri dari partai politik (parpol) pendukung di luar PDIP jika dibandingkan dengan me-reshuffle menteri dari kalangan profesional.

Sejumlah kalangan meminta Presiden Joko Widodo menolak rencana DPR merevisi undang-undang (UU) No. 8/2015 tentang Pilkada.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerahkan infaq jamaah Masjid Istiqlal sebesar Rp1 Miliar untuk Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina.

Menarik mencermati larangan parpol berkonflik menjadi peserta pilkada serentak, karena sangat berpotensi mengubah peta perpolitikan nasional.

Menarik mencermati larangan parpol berkonflik menjadi peserta Pilkada serentak karena sangat berpotensi mengubah peta perpolitikaan nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah memastikan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan goyah jika Partai Demokrat mengalihkan dukungan ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR, mengusulkan adanya rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo, DPR, dan KPU untuk menyelesaikan sejumlah aturan pilkada serentak yang…

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dianggap belum mampu memberikan penyelesaian atas pelanggaran HAM masa lalu termasuk kasus Trisakti…

DPR tetap bersikukuh akan merevisi UU No. 8/2015 tentang Pilkada guna memuluskan langkah Partai Golkar dan PPP maju menjadi peserta Pilkada serentak gelombang I yang digelar…

Komisi III DPR berencana mengambil alih inisiatif penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP menyusul lambannya pemerintah dalam menyusun naskah akademik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap lamban menjalankan fungsi pembuat aturan (law maker) menyusul belum satu pun rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas…