BKF Kemenkeu mengungkapkan Indonesia kekurangan setidaknya US$18,6 miliar atau Rp280,63 triliun setiap tahunnya untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah, namun kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono memiliki perspektif berbeda saat berbicara mengenai target pertumbuhan ekonomi 8%.

AI atau kecerdasan buatan dinilai dapat mengganggu pekerjaan konvensional. Hal itu menjadi tantangan besar ketika lapangan kerja terbatas.

Keponakan Prabowo sekaligus Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan pertumbuhan ekonomi 8% menjadi suatu keharusan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Singapura siap menerima pasokan energi surya 2 gigawatt dari Indonesia, bersaing dengan Australia.

Pemerintah memberi kode bahwa tidak akan padamkan alias pensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Pengamat meragukan pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebanyak Rp1.988,9 triliun sesuai target dalam APBN 2024.

Keinginan Jokowi agar Indonesia bergabung Pakta Dagang Trans-Pasifik diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Realisasi anggaran IKN pada Agustus 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu senilai Rp44 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang yang berasal dari SBN.

Kemenkeu mengumumkan penerimaan negara mencapai Rp1.777 triliun selama Januari-Agustus 2024, turun 2,5% secara year on year (YoY).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan target rasio pajak daerah terhadap PDRB yang sebesar 3% atau naik 230% dari angka saat ini 1,3% masih cenderung konservatif.

Kemenkeu memberikan waktu selama masa sanggah bagi para pendaftar CPNS untuk menyampaikan koreksi atau perbaikan atas hasil seleksinya.

Bisnis memperoleh sampel data pajak berisi NIK, NPWP, hingga nomor ponsel sejumlah pejabat yang diduga bocor. Ini hasil pemeriksaannya dalam server resmi DJP.