Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata punya pendekatan yang berbeda untuk 'menyelamatkan' kelas menengah.

Subsidi tarif KRL berbasis NIK disebut hanya akan memperburuk polusi udara di Jabodetabek.

Kemenkeu dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN tahun depan. Postur RAPBN 2025 akan dibahas lebih lanjut pada bulan depan.

BPS mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo beda pandangan soal kurs rupiah, mewarnai penetapan asumsi nilai tukar rupiah untuk APBN 2025.

Ekonom CoreYusuf Rendy Manilet mengungkapkan keraguannya terhadap dua skema pembiayaan infrastruktur oleh swasta yang baru diluncurkan pemerintah,

Dalam 10 hari mejadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membawa oleh-oleh untuk IKN Nusantara.

Menteri Investasi Rosan Roeslani melakukan pertemuan dengan PM Singapura Lawrence Wong dalam rangkaian kunjungan kerja di Singapura pada 26-28 Agustus 2024.

Pemerintah dan Komisi XI DPR menurunkan asumsi nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN dalam RAPBN 2025.

Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini masih mengandalkan sektor infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian ke depan.

Tanpa reformasi kebijakan yang struktural, Indonesia dinilai tidak akan bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Dua skema pembiayaan infrastruktur tersebut adalah dengan hak pengelolaan terbatas (HPT) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK).

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyiapkan kemudahan usaha hingga program untuk menggenjot konsumsi masyarakat, agar kelas menengah kembali meningkat.

Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, sementara jumlah kelas menengah berkurang. .

Kelas menengah sangat berkontribusi kepada penerima pajak. Jika kelas menengah bertambah maka basis pajak juga semakin tinggi.

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah yang berlaku hingga Desember 2024.