Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama 2019—2024.

Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu dari empat high level panel alias panel tingkat tinggi dalam The Bretton Woods Conference 2024 di Amerika Serikat.

Ekonom BSI Banjaran Surya mendukung wacana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk biayai APBN 2025 Prabowo Subianto.

Bank Indonesia terus mengawasi gejolak konflik Timur Tengah hingga inflasi pangan domestik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sepanjang semester II/2024.

Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tetap banyak belanja hingga akhir tahun ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis target outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun pada tahun ini bisa tercapai.

Sejumlah pakar mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran memanfaatkan keragaman pangan lokal

Ketimpangan ekonomi yang kentara tergambar dari lonjakan pendapatan tiga orang terkaya Indonesia hingga 174%, sedangkan upah pekerja hanya naik 15%.

Hingga Agustus 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16% target tahun ini. Manufaktur dan perdagangan dinilai sebagai kunci pemulihan.

Utang pemerintah senilai Rp8.461,93 triliun itu setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pajak orang kaya atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan pajak utama lainnya.

Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,18% pada 2025. Kenaikan konsumsi menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia karena bisa membiayai berbagai program seperti makan siang gratis hingga beasiswa kepada masyarakat.

Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa harta 50 orang terkaya di Indonesia setara harta 50 juta warga pada umumnya.

Indonesia sendiri membutuhkan pendanaan sebesar US$281 miliar untuk membiayai aksi mitigasi perubahan iklim selama periode 2018–2030.

Kemenko Perekonomian menargetkan perundingan IEU-CEPA bisa rampung pada September 2024 ini, atau setidaknya sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.