Kemenkeu membuka 1.230 formasi CPNS untuk berbagai jurusan dan unit penempatan.

Economy of Francesco yang menawarkan tata ekonomi baru berisi sejumlah poin, dari pemerataan teknologi, hak pekerjaan layak, hingga penghapusan Tax Haven.

Pemerintah seperti mendorong publik untuk terus berkonsumsi dengan berbagai insentif, padahal pendapatan riil masyarakat terus turun beberapa tahun tahun ini.

Terdapat surat palsu mengatasnamakan Ditjen Pajak Kemenkeu, bahwa otoritas pajak bisa mengakses data transaksi rekening dan kartu kredit wajib pajak.

Pendapatan riil masyarakat Indonesia terus turun dalam 14 tahun terakhir, tertekan biaya hidup yang tinggi, hingga banyaknya orang bekerja di sektor informal.

Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengakui sempat bertemu dengan pengusaha batu bara Haji Isam sebelum ikut seleksi calon anggota BPK.

Komponen barang bergejolak (volatile goods) rupanya telah mencatatkan deflasi 5 bulan beruntun, sehinga menyebabkan deflasi secara umum sejak Mei 2024.

Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029.

Pemisahan Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum dinilai sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan kota-kota besar.

Deflasi beruntun selama Mei—Agustus 2024 dinilai disebabkan oleh turunnya harga pangan, sehingga dianggap bukan sebagai sinyal negatif perekonomian.

Sri Mulyani menyebut dana program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun pada 2025 bisa berasal dari anggaran cadangan pendidikan.

Prabowo akan mengintegrasikan segala program bantuan sosial atau bansos ke dalam Kartu Kesejahteraan, menggantikan berbagai kartu buatan Jokowi.

Setelah sepekan, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu belum membuka hasil pemeriksaan penerbangan Kaesang Pangarep-Erina Gudono, yang diduga tidak melalui cek kepabeanan.

Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test 74 calon anggota BPK mulai Senin (2/9/2024).

Inflasi Indonesia pada Agustus 2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 0,09% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 2,24% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Rencana pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diprediksi tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.