Kepala daerah yang sengaja mengundurkan diri untuk mendukung kerabatnya dalam pemilihan kepala daerah dinilai tak amanah.

Kepala negara yang sengaja mengundurkan diri untuk mendukung kerabatnya dalam pemilihan kepala daerah dinilai tak amanah.

Pemerintah membebaskan pajak dana talangan bagi korban lumpur Lapindo karena tak ingin menyulitkan warga yang sedang berduka.

Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan adanya kerugian negara mencapai Rp334 miliar oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penggunaan anggaran Pemilu 2013 dan 2014. Lalu bagaimana…

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta adanya perbaikan infrastruktur dan penyederhanaan aturan untuk mempersingkat waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung…

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany akan menunggu hasil islah kedua kubu Partai Golongan Karya sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serentak…

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany akan menunggu hasil islah kedua kubu Partai Golongan Karya sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serentak…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pengurus Dewan Masjid Indonesia untuk menyosialisasikan fungsi masjid untuk syiar agama tanpa mengganggu kepentingan yang lebih besar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan laporan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga berfungsi untuk mengetahui capaian para menteri dan kepala lembaga selama enam bulan…

Pemerintah berencana menciptakan kawasan perumahan rakyat dengan membangun puluhan rumah susun sederhana sewa di Kemayoran untuk menunjang pengembangan pelabuhan Tanjung…

Selain menyerahkan laporan evaluasi kinerja kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Dalam Negeri juga melaporkan rencana kerja enam bulan ke depan.

Menteri Dalam Negeri belum tentu menyetujui pengunduran diri kepala daerah yang berniat mendukung kerabatnya mencalonkan diri dalam pemilihan umum 2015.

Pemerintah memperkirakan tidak akan mengimpor pangan meski fenomena el nino mendera Indonesia dan mempengaruhi ketersediaan pangan tahun ini.

Pelaksanaan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Dunia persepakbolaan Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya dugaan mafia pengatur skor. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berkomentar menanggapi hal tersebut.

Pelaksanaan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi diyakini tidak untuk memperlemah lembaga, tetapi justru memperkuat kewenangan KPK.