Pemerintah tak merekomendasikan perusahaan milik negara untuk melantai di bursa saham pada 2015, mengamati kondisi perekonomian global yang masih lesu.

Pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung sepenuhnPemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab penanganan bencana erupsi Gunung…

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya versi Musyawarah Nasional Bali Idrus Marham menemui Politisi Senior Jusuf Kalla untuk melaporkan perkembangan pencalonan kader partai…

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dewan perwakilan rakyat daerah untuk tidak meminta dana aspirasi seperti yang telah diajukan para anggota DPR.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan penentuan perombakan Kabinet Kerja dilakukan murni berdasarkan kinerja, bukan persoalan personal.

Pencairan dana talangan senilai Rp827 miliar bagi korban lumpur Lapindo tertunda karena persoalan verifikasi data penerima dana.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membahas persoalan…

Pemerintah mengusulkan pengurangan jumlah penerima subsidi listrik pda 2016, dari semula 44 juta pelanggan menjadi hanya 15,5 juta pengguna yang tercakup dalam daftar masyarakat…

Sebanyak 30% dari total dana kelolaan iuran program jaminan pensiun akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan dalam program sejuta rumah murah.

Besaran persentase iuran program jaminan pensiun akan meningkat menjadi 8% pada 15 tahun mendatang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengimbau adanya pengetatan persyaratan adopsi, terutama bagi warga negara asing, untuk meminimalisir potensi kekerasan pada anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisa berharap Magriet Christina Megawe, ibu angkat yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Angeline dihukum…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisa menilai menteri tak pantas menghina presiden sebagai atasan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai menteri yang diketahui telah menghina Presiden Joko Widodo harus ditindak sesuai dengan perbuatannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak setuju jika pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas operasional untuk kepentingan pribadi.

Kepala negara mengumpulkan 11 ekonom di Istana Merdeka untuk memperoleh pandangan berimbang dari pihak ahli mengenai kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.