Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tim pengendali harga pangan berhati-hati melakukan pengawasan harga di pasaran.

Pemberian izin penyadapan calon tersangka korupsi dinilai sama saja dengan menghidupkan kembali penembak misterius zaman orde baru.nn n

Dewan Perwakilan Rakyat optimis pemerintah tak akan menarik revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional 2015.

Acara buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi ajang pertemuan dua kubu politik yang berseberangan, yakni kubu koalisi dan oposisi pemerintah. Adakah…

Kepala negara, sejumlah menteri, dan petinggi partai politik menghadiri acara berbuka puasa yang diselenggarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan di Komplek…

Pemerintah memastikan adanya pemindahan pagu anggaran dalam APBN 2015 untuk menambal pembengkakan subsidi bunga kredit usaha rakyat yang mencapai Rp1 triliun.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengklaim kandungan komponen lokal kendaraan bermotor dalam negeri minimal sudah mencapai 86% dan 90%.

Penjualan kendaraan bermotor melesu ditandai meningkatnya mekanisme pembayaran melalui sistem kredit dibandingkan pembayaran kontan pada 2015.nn

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso menganggap wajar pencalonannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara merupakan upaya bagi-bagi kekuasaan di antara…

Para pimpinan partai koalisi pemerintah memiliki pandangan berbeda menyikapi wacana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Partai Golongan Karya versi musyawarah nasional Ancol menegaskan dokumen calon kepala daerah harus ditandatangani dewan pengurus pusat, bukan pengurus daerah pencalonan.

Ketua Umum Partai Golongan Karya versi musyarawah nasional Ancol Agung Laksono menolak adanya pengunduran waktu Pemilihan kepala daerah serentak 2015 yang diselenggarakan…

Berbagai kalangan masyarakat sedang menyoroti isu revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Bagaimana tanggapan para pimpinan partai…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara buka puasa yang diselenggarakan pengurus Partai Nasional Demokrat, Sabtu(20/6/2015).

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah dirinya berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo terkait perlu tidaknya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah dirinya berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo terkait perlu tidaknya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.