Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pendaftaran sertifikasi bagi usaha mikro secara gratis. Sertifikat ini sangat penting agar produk mereka lebih mudah mendapatkan…
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tahun ini pihaknya telah menerima persetujuan dalam pembebasan biaya sertifikasi produk industri oleh negara.
Beredar informasi di media sosial dalam beberapa hari terakhir bahwa kewenangan MUI itu digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) berhasil mencetak ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Halal berorientasi ekspor, yang mana capaian tersebut melampaui target…
Kopi Kenangan telah memulai pendaftaran sertifikasi Halal sejak Oktober 2019 ketika usianya baru menginjak dua tahun. Melalui sertifikasi ini, perusahaan telah membuktikan…
Sucofindo resmi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat halal dari…
Sebanyak 17.532 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, mendapat fasilitas dari pemerintah setempat untuk…
Permintaan sertifikat halal dari kelompok UMKM terus bertambah dan kini melalui UU Cipta Kerja pemerintah mempermudah proses pengurusan sertifikat halal tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat menerbitkan sertifikat halal jika Majelis Ulama Indonesia tidak menyelesaikan perannya sesuai tenggat.
PBNU menyatakan akan bersama dengan pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto saat menjelaskan konsep beleid ke Komisi VIII DPR memaparkan bahwa rencana beleid ini akan memuat tiga…
Guna menghindari hambatan tersebut, telah memimpin rapat dengan Direksi Wakil Menag, Kepala BPJPH Kemenag, Staf Khusus Meneg BUMN, Direktur LPPOM MUI, Sekretrais Komisi Fatwa…