Meski Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 telah diluncurkan lebih dari setahun lalu, sejauh ini baru dua permohonan verifikasi kawasan industri halal, yakni…
Ada pasal dalam RUU Cipta Kerja yang tidak akan membutuhkan peran MUI untuk sertifikat halal dan akan digantikan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus membuka layanan pengajuan halal pada semua tingkatan sampai dengan Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan, dengan…
Apabila tarif akan diberlakukan, berlakukan tarif semurah mungkin. Jangan membuat konsep sertifikasi halal menjadi semacam pendapatan negara bukan pajak.
Pemerintah terus memperkuat ekositem industri produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengatakan cakupan jaminan produk halal (JPH) sangat luas, sehingga…
Kepala BPJPH Sukoso mengatakan statusnya sebagai badan layanan umum (BLU) membuat BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif sertifikasi halal.
Biaya sertifikasi halal LPPOM MUI meliputi antara lain biaya pendaftaran, biaya audit, analisis laboratorium (jika diperlukan analisis laboratorium), serta biaya sosialisasi…
BPJPH telah membentuk satuan tugas layanan sertifikasi halal di 34 provinsi untuk memudahkan sertifikasi halal bagi produk UMKM yang jumlahnya begitu besar.