Penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus.

Audit kantor akuntan publik Ernst & Young menyebutkan bahwa pelunasan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan Sjamsul Nursalim telah tepat. 

Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang menyatakan tidak terjadi misrepresentasi atas kewajiban pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI) Sjamsul…

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menjadi perkara korupsi.

Kubu terdakwa korupsi penerbitan surat keterangan lunas BLBI Syafruddin Temenggung mempertanyakan kapasitas saksi dari BPK.

Pembuktian perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi obligor Sjamsul Nursalim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan…

JAKARTA — Terus bergulirnya pemeriksaan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diambil langkah-langkah penjelasan dari pemerintah.

Otto Hasibuan yang pernah menjadi pengacara Sjamsul Nursalim mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah berani memberikan keterangan ke KPK tentang apa yang sesungguhnya…

Jumlah total kewajiban sebesar Rp4,8 triliun yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada obligor Sjamsul Nursalim ternyata merupakan…

JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI Boediono tidak membantah keterangan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa para pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)…

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang membelit…

Mantan Wakil Presiden RI Boediono dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018) terkait dengan kasus BLBI dengan tersangka…

Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor Sjamsul Nursalim dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena dihasilkan melalui serangkaian pembahasan…

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak menemukan unsur misrepresentasi terhadap Sjamsul Nursalim.