Belum Tuntas 20 Tahun, Menkeu Sri Mulyani Berharap Penagihan Utang BLBI Kelar 3 Tahun

BPPN diberi tugas untuk menuntaskan penyelesaiaan aset dalam kasus BLBI. Meski persoalan belum selesai, pemerintah memutuskan memburkan lembaga ini dan mengalihkan fokus…

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dikucurkan untuk menyelamatkan sistem keuangan dari keruntuhan. Ongkos yang dibayarkan oleh Bank Indonesia itu kemudian ditebus pemerintah…

Boyamin Saiman mengatakan semestinya KPK tetap mengajukan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia.

Mahfud MD mengaku banyak mendapatkan protes dan pertanyaan mengapa kasus BLBI dibiarkan berjalan sampai 20 tahun lamanya.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penagihan utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai yang mencapai Rp110,45 triliun.

Sri Mulyani mengharapkan satgas bersama dengan pemerintah berupaya penuh menyelesaikan kasus penyelesaian utang yang mencapai Rp110,45 triliun dalam waktu 3 tahun.

KPK berharap ada terobosan hukum baru karena dari awalpun KPK meyakini perkara BLBI-BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya.

Menkopolhukam Mahfud MD menerangkan total piutang BLBI Rp110,454 triliun terdiri dari enam macam tagihan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan nilai tagih BLBI berkisar di angka Rp108 triliun, kemudian naik Rp109 triliun.

Tim Satgas BLBI diharapkan tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) selain dari mengembalikan dana BLBI yang diselewengkan itu ke kas negara.

KPK bisa kembali membuka kasus BLBI Sjamsul Nursalim jika menemukan bukti-bukti baru dalam dugaan korupsi tersebut.

KPK telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menetapkan kasus tersebut bukan pidana.

Pemerintah akan menagih kembali utang yang telah digelontorkan pada 1998 senilai Rp147,4 triliun.

KPK tidak dilibatkan dalam tim tersebut karena posisi lembaga itu di luar pemerintah.