Lantas, bagaimana sebenarnya skenario penyelamatan bank justru menjadi skandal keuangan terbesar yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah? Simak sejarah BLBI yang…

Satgas BLBI melakukan gerak cepat penyitaan aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di beberapa tempat. Kali ini di Karet Tengsin dan Pondok Indah.

“Permasalahan yang sifatnya krisis, meninggalkan jejak permasalahan. Karena ada titik-titik tertentu yang [dari sisi] internal atau sistem kontrolnya buruk sehingga menjadi…

Bank Indonesia masih mencatat adanya tagihan bunga fasilitas saldo debet Bank Indonesia kepada eks BTO PT BDI sebesar Rp5,32 triliun.

PPTAK memanfaatkan jejaring lembaga intelejen keuangan (FIU) yang dimilikinya dalam hal bertukar informasi mengenai keberadaan aset milik para obligor BLBI di luar negeri.

Kehadarian satgas ini adalah dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti.

Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti.

Pada hari ini, pemerintah mengambil alih hak penguasaan 49 bidang tanah seluas 5,2 juta meter persegi milik obligor maupun debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan aset properti yang dikuasai Satgas BLBI luasnya 25 hektar dengan harga tanah Rp20 juta/m2.

Aset yang dikuasai kembali oleh negara hari ini adalah tanah milik PT Lippo Karawaci dan eks Bank Lippo Group.

Menurut manajemen Lippo, tidak ada satupun perusahaan Grup Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan dana BLBI.

Pembayaran pokoknya utang BLBI saja merupakan tanggungan yang luar biasa. Itu sebabnya, Sri Mulyani memastikan dana yang mencapai Rp110 triliun ini harus segera dilunasi…

Selain Tommy, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI turut memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional dan Ronny Hendrarto Ronowicaksono.

Seluruh obligor dan debitur BLBI sebelumnya telah dipanggil berdasarkan pengumuman yang diteken oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Rionald Silaban.

Mahfud MD menegaskan bahwa tidak hanya Tommy Soeharto yang dipanggil, tetapi seluruh obligor dan debitur BLBI.