Apindo menyebut pemerintah setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan dalam satu dekade ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

Pemerintah masih mengebut beleid yang mengatur UMP 2025. Menimbulkan tanda tanya mengenai nasib upah buruh Indonesia

Menaker mengatakan sudah 2 kali rapat untuk membahan kenaikan UMP dan ini hanya masalah waktu.

Kemenaker memberi bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Batal diumumkan 7 November 2024?

Yassierli akan segera melakukan koordinasi untuk membahas penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Upah minimum provinsi (UMP) 2025 bakal ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2024. Berikut bocoranya.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan baru soal formula penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) rampung besok, Kamis (7/11/2024).

Pelaku usaha dan buruh menaruh harapan tinggi terhadap permenaker yang mengatur masalah pengupahan

BPS akan menyerahkan data terbaru ke Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk digunakan dalam penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menanggapi usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% dari kalangan buruh.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kenaikan upah tetap mengacu pada PP No.51/2023 mengingat kondisi industri padat karya yang tengah tertekan.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan dirinya dan Apindo membahas setidaknya tiga topik, mulai dari UMP hingga industri padat karya.

Menaker menanggapi permintaan buruh yakni penetapan upah minimum tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan