Pemerintah kerap menyampaikan bahwa PPN naik jadi 12% akan berlaku karena amanat undang-undang. Namun, kini muncul sinyal keputusan final di tangan Prabowo.

Perpanjangan tax holiday hingga 2025, rencana PPN naik jadi 12%, penyelamatan industri tekstil, hingga aksesi ke BRICS dan OECD menjadi pembahasan para menteri.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang HPP, tetapi kini Airlangga menyebut keputusan itu belum final.

Sejumlah pakar mewanti-wanti pemerintah mengenai ancaman gejolak politik dampak dari penurunan kelas menengah.

Survei bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo membatalkan atau merevisi kenaikan PPN jadi 12%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Utama BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Simak penjelasan BTN mengenai penghapusan pajak properti hingga 16% di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ditjen Pajak Kemenkeu mengakui rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 belum final, meski sudah diamanatkan UU No. 7/2021 tentang HPP.

Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu opsi membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% adalah dengan menggaet suara DPR dalam revisi UU HPP.

Membandingkan dengan negara-negara di Asean, Indonesia termasuk negara dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tertinggi.

Pengamat menyoroti langkah pemerintah yang ingin menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan, namun di sisi lain menunda pajak karbon yang seharusnya berlaku 2022.

Daftar program dan kebijakan yang dilimpahkan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Mulai dari utang, IKN, hingga kenaikan PPN dan cukai rokok.

Presiden Ferdinand Marcos Jr menandatangani UU pengenaan PPN 12% pada penyedia layanan digital non-residen seperti Netlix, Disney, hingga Google.

Kinerja emiten properti tampak prospektif hingga akhir semester II/2024. Namun, aral sudah menanti pada 2025.