Bulog melanjutkan penyaluran bansos berupa bantuan pangan beras tahap II kepada warga Jakarta.

Ini penjelasan Menkeu Sri Mulyani soal belanja bansos yang naik 20,7% pada kuartal I/2024.

Komisi II DPR RI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus direvisi setidaknya mencakup tiga hal ini

Berikut pernyataan Presiden Jokowi terkait putusan MK, termasuk soal tuduhan kecurangan dan politisasi bansos yang dilakukan pemerintah.

MK menyimpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar hukum saat menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

MK menegaskan perlunya perbaikan tata kelola penyaluran bansos, khususnya mengenai tata cara penyaluran yang waktunya berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Anies Baswedan tampak tersenyum sambil menganggukan kepalanya ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan dissenting opinion di sidang putusan MK

Para menteri Jokowi telah mengurai polemik politisasi bansos pada Pilpres 2024.

Menurut Airlangga, bansos yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warganya dianggap sebagai hal yang lumrah

Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak dianggarkan.

Menkeu Sri Mulyani mengungkap penyebab bansos beras 10 kg disalurkan oleh Jokowi, bukan Kemensos.

Mensos Tri Rismaharini mengaku tak ada bansos bentuk barang di Kemensos.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait kebijakan blokir anggaran atau automatic adjustment yang dikait-kaitkan dengan penyaluran bansos.

Hakim MK Saldi Isra menyoroti rute penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Jokowi selama Pemilu 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan anggaran perlinsos Rp476 triliun di hadapan hakim MK.