Kemenkeu, yang dipimpin Sri Mulyani, menyiapkan anggaran setelah Presiden Jokowi memutuskan melanjutkan bansos beras hingga Desember 2024.

Presiden Jokowi memberi jalan bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan bansos presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 pada 2020.

Belanja bansos sepanjang Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp70,5 triliun dengan Kementerian Sosial (Kemensos) mendominasi pengeluaran tersebut.

Presiden Jokowi memastikan bantuan sosial (bansos) pangan atau beras akan dilanjutkan hingga Desember 2024.

KPK menduga pengadaan bansos presiden di wilayah Jabodetabek dikorupsi.

KPK resmi melakukan pengembangan perkara korupsi penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020–2021.

Penyaluran bansos kembali menuai polemik. Mulai dari distribusi dan tak tepat sasaran hingga wacana bakal diberikan kepada pelaku judi online.

Kepuasan publik terhadap Jokowi tidak dilepaskan oleh jor-joran bansos.

Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang bisa digunakan untuk memperbaiki data bansos.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi isu penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi korban judi online yang menuai banyak komentar.

Sejauh ini, kebijakan pemberantasan judi online belum maksimal dan seolah masih mencari-cari langkah yang tepat. Masyarakat dan perekonomian jadi korbannya.

Jokowi membantah pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online (judol).

BPK menemukan beberapa penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki perusahaan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Bapanas mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp20,2 triliun dari APBN, di antaranya untuk bansos beras selama 6 bulan pada 2025.

Rencana pemberian bansos kepada korban judi online berpotensi membuat penyaluran semakin tidak tepat sasaran.