Penerima bansos hanya mereka yang namanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan penyaluran bantuan sosial alias bansos dilakukan dua bulan sekali.

Pemerintah mulai menyusun anggaran dan strategi untuk kelancaran program bansos beras di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bapanas mengajukan tambahan anggaran belanja 2025 sekitar Rp20,2 triliun termasuk di dalamnya untuk program bansos beras.

PDIP mendorong revisi UU KPK karena menilai korupsi malah semakin tumbuh subur.

BPK menemukan penyaluran bantuan sosial alias bansos Kementerian Sosial kepada orang yang telah meninggal dunia.

BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023 kepada DPR RI, Selasa (4/6/2024).

BPK menemukan bantuan sosial (bansos) senilai Rp208,52 miliar tidak kembali ke kas negara, meski tidak diterima keluarga penerima manfaat.

Bapanas memastikan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan pembagian bantuan sosial pangan atau bansos beras 10 kilogram (kg).

Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa 25.185 orang tidak layak menerima bantuan sosial atau bansos.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana APBN April 2024 yang digunakan untuk bansos hingga bayar UKT mencapai Rp55,5 triliun.

Menkeu Sri Mulyani bersama jajaran eselon I Kemenkeu akan memaparkan kinerja APBN edisi Mei yang mengulas realisasi hingga April 2024.

Menkeu Sri Mulyani merancang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang termasuk program keluarga harapan (PKH) tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mulai merancang alokasi anggaran untuk program prioritas di masa pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada DPR bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2025 era Pemerintahan Prabowo mencapai rekor tertinggi baru.