Korban bentrok yang meninggal yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Badang Pertanahan Nasional bersama aparat Kepolisian RI menggencarkan perburuan terhadap mafia tanah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan konflik agraria bisa berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Pemerintah membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Direktorat Agraria Departemen Dalam Negeri guna mengatasi gejala yang disebut sebagai absentee ownership.

Omnibus Hukum adalah pengajuan perubahan terhadap beberapa materi dari berbagai undang-undang secara bersama-sama dalam satu proses pembahasan bersama antara eksekutif dan…

Menteri yang akan ditunjuk menangani bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan memahami dua isu penting.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang tengah dibahas di DPR dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi besar-besaran guna…

Pemerintah memastikan terus menjaga kondisi kondusif pasca bentrok masyarakat di Register 45 Kecamatan Mesuji, Lampung, beberapa waktu lalu.

Skema kemitraan masyarakat di areal Hutan Tanaman Industri juga dinilai dapat menuntaskan konflik agraria atau tenurial di areal konsesi karena konflik lahan kerap dianggap…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat serius menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di sejumlah provinsi. Berbagai skema penyelesaian yang sesuai peraturan…

Pelaku industri kehutanan turut berperan dalam menyelesaikan konflik agraria dengan mengajukan addendum pelepasan atau pengurangan sebagian areal kerja seluas 66.000 hektare.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan dalam kurun waktu 2016-2019 Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) mencatat ada 666 kasus konflik agraria…

Presiden Jokowi yang instruksikan agar persoalan mafia bola segera dibereskan menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Jumat (22/2/2019).

Pemerintah diminta hadir mendampingi masyarakat adat ketika sedang berperkara di pengadilan melawan korporasi sebagai penggugat atau tergugat dalam tuntutan pembatalan Hak…

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat selama 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang ditangani organisasi tersebut.