Konflik agraria hingga kini masih menjadi tantangan bagi pemerintah yang berkomitmen memberikan solusi berupa kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan pihaknya tengah terus bergerak cepat sebagaimana komitmen pada Maret 2021 untuk menyelesaikan berbagai kasus agraria.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan untuk mengatasi permasalahan sengketa tanah perlu diselesaikan di hulu meskipun yang kerap terjadi berada di hilir. Kementerian…
Dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, penanganan konflik agraria dan kekayaan alam dinyatakan sebagai salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan reforma agraria.
Pemerintah membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Direktorat Agraria Departemen Dalam Negeri guna mengatasi gejala yang disebut sebagai absentee ownership.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra akan fokus pada sinergi dan pemetaan dalam penyelesaian konflik lahan pada…
Omnibus Hukum adalah pengajuan perubahan terhadap beberapa materi dari berbagai undang-undang secara bersama-sama dalam satu proses pembahasan bersama antara eksekutif dan…
Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang tengah dibahas di DPR dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi besar-besaran guna…