Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding soal UMP 2022 untuk kepentingan semua.

Rencananya aksi demonstrasi yang melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI), dan Partai Buruh akan digelar pada…

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DPD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta segera merespons keputusan PTUN terkait dibatalkannya kenaikan upah minimum provinsi sebesar…

Apindo menggugat Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat. Ada lima hal yang digugat para pengusaha soal kenaikan UMP DKI 2022.

Apindo DKI Jakarta menilai besaran kenaikan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Kemnaker siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 berada di angka 1,09 persen.

Anies tidak lagi menyebut PP No. 36 Tahun 2021 sebagai acuan untuk menentukan UMP DKI, seperti yang disebut dalam SK No. 1395 tahun 2021.

Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854 per bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022 bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naikkan upah minimum provinsi (UMP) 5,1 persen. Pencitraan atau bukan?

Sepanjang tahun 2021 sejumlah hal menarik di DKI Jakarta muncul ke permukaan di antaranya rencana terkait proyek infrastruktur transportasi dan energi, Formula E, hingga…

Pemprov) DKI Jakarta mesti bersiap menghadapi polemik kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di meja hijau.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Apindo bahwa pelaku usaha akan tetap menerapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 0,85…

Pemrov DKI mengklaim pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta di angka 5 persen.

Amanat Undang-Undang Cipta Kerja harus ditegakkan. Regulasi pengupahan harus dihormati. Pemahaman terhadap regulasi pengupahan pun harus jelas. Tidak boleh ada salah tafsir…