Heru Budi teken Kepgub Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 sehingga besarannya menjadi Rp4,9 juta.

Peningkatan keterisian tempat tidur akibat lonjakan kasus Covi-19 varian Omicron, Formula E hingga UMP 2023 menjadi tiga dari 9 peristiwa penting di Jakarta.

Buruh menolak besaran Upah Minumum Provinsi (UMP) 2023 yakni Rp4.901.798, yakni naik 5,6 persen dari tahun 2022.

Partai Buruh bersama organsiasi serikat buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta yang hanya sebesar 5,6 persen tahun depan. Siap demo besar-besaran.

Heru menegaskan bahwa UMP DKI Jakarta 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen dan tak berencana merevisinya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengomentari rencana buruh menggugat UMP DKI 2023.

Pemprov DKI menggunakan UMP yang sebelumnya diputuskan oleh Anies melalui Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 yakni Rp4.641.852 sebagai dasar penetapan UMP 2023.

KSPI kecam kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen dan menuntut direvisi menjadi10,55 persen.

Para buruh meminta kenaikan UMP Jakarta sebesar 10,55 Persen atau Rp5.131.000, turun dari tuntutan sebelumnya yakni 13 persen.

Buruh mengusulkan UMP 2023 untuk DKI Jakarta harus naik sebesar 10,55 persen. Lebih tinggi dari usulan pengusaha.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang hari ini untuk mengusulkan UMP Jakarta tahun 2023 ke Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sedang dihitung.

Rencananya aksi demonstrasi yang melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI), dan Partai Buruh akan digelar pada…

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DPD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta segera merespons keputusan PTUN terkait dibatalkannya kenaikan upah minimum provinsi sebesar…

Apindo menggugat Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat. Ada lima hal yang digugat para pengusaha soal kenaikan UMP DKI 2022.

Apindo DKI Jakarta resmi menggunggat kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait UMP DKI ke PTUN Jakarta.