Serikat pekerja kepada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk menolak usulan upah padat karya karena tidak ada di MK

Celios menilai investasi yang masuk selama ini belum berdampak signifikan terhadap penyerapan lapangan kerja di Tanah Air

Kenaikkan upah minimum diperkirakan bakal mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat Indonesia hingga membuka lapangan

Para buruh terus memanjatkan harapan kepada pemerintahan baru untuk menaikkan upah pada 2025, meski Kemenaker belum menerbitkan skema pengupahan baru.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

Ulasan tentang skema pengupahan 2025 yang masih terus dikaji oleh pemerintah, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, Kamis (7/11/2024).

Pemerintah akan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dalam perumusan kebijakan pengupahan

Pemerintah masih mengebut beleid yang mengatur UMP 2025. Menimbulkan tanda tanya mengenai nasib upah buruh Indonesia

Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Batal diumumkan 7 November 2024?

Yassierli akan segera melakukan koordinasi untuk membahas penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Upah minimum provinsi (UMP) 2025 bakal ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2024. Berikut bocoranya.

Pemerintah tengah menggodok aturan baru penetapan upah minimum atau UMP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Cipta Kerja.

Pelaku usaha dan buruh menaruh harapan tinggi terhadap permenaker yang mengatur masalah pengupahan

BPS melaporkan upah buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2024 meningkat sebesar 2,81% dibanding Agustus 2023.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menanggapi usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% dari kalangan buruh.