Depenas dari unsur pengusaha menyebut draf aturan pengupahan tidak hanya memuat kepentingan pekerja dan buruh, tetapi juga kepentingan pengusaha.

Buruh meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan UMP sesuai dengan ketetapan Dewan Pengupahan Provinsi

Buruh menolak draf aturan pengupahan baru yang diusulkan oleh Menaker Yassierli karena dinilai bertentangan dengan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023.

Upah pekerja di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam diproyeksi naik pada 2025.

Kemenaker meminta para gubernur untuk menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Kalangan pengusaha dan buruh tengah harap-harap cemas menanti keputusan pemerintah terkait kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Kemenaker memastikan pengumuman dan penetapan upah minimum atau UMP 2025 mundur dari jadwal yang seharusnya pada 21 November 2024.

Menaker Yassierli mengharapkan kepala daerah dapat menetapkan dan mengumumkan upah minimum atau UMP 2025 paling lambat Desember 2024.

Menaker Yassierli memastikan penetapan upah minimum atau UMP 2025 tidak mengikuti formula dalam aturan sebelumnya. Berikut bocorannya.

Pemerintah menemui kalangan buruh yang melakukan aksi demo di kantor Kemenaker untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Pemerintah masih menggodok upah minimum bersama LKS Tripartit Nasional. Rapat berjalan baik.

Menaker Yassierli angkat bicara terkait waktu penetapan dan pengumuman kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

H-4 jelang pengumuman UMP 2025, pemerintah belum juga memberikan kejelasan terkait formula penetapan upah minimum yang akan digunakan.

Pemerintah masih menggodok formula baru penetapan upah minimum atau UMP 2025 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Serikat Pekerja Minta Kemnaker perlu memperhatikan keputusan MK dalam membuat regulasi terkait pengupahan.