Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan sedikitnya 261 orang telah tewas dalam tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
Junta militer di negara itu mendapatkan tekanan dari negara lain dan organisasi internasional dan mayoritas dengan memberikan sanksi ekonomi dan personal.
Dengan sanksi dari Amerika Serikat, maka Thn Hlaing, Aung Soe, dan semua personil dari Divisi Infantri Ringan terkait tidak bisa lagi berkunjung ke Negeri Paman Sam.
Militer Thailand mengklaim tidak bisa menghalangi pergerakan barang di perbatasan kedua negara selama tidak melanggar hukum dan mengikuti prosedur bea cukai.
Jokowi menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan.
Para anggota parlemen di Asean telah menghasilkan resolusi yang meminta pemerintah di negeri kawasan bersikap lebih tegas terkait krisis politik di Myanmar.