Presiden Jokowi mengaku tidak menyetujui wacana Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden, bukan lewat Pilkada seperti yang tertuang dalam RUU DKJ

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak setuju dengan wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengeluarkan sikap terkait dengan ketentuan Gubernur Jakarta ditunjuk presiden yang berada dal draf RUU DKJ Pasal 10 ayat (2).

Setidaknya lima parpol sudah menolak wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden, seperti yang tercantum dalam draf RUU DKJ

Jokowi tetap terbuka terhadap berbagai masukan terhadap RUU DKJ yang salah satu isinya adalah gubernur Jakarta dan wakilnya dipilih oleh Presiden

Cak Imin menolak rencana aturan Gubernur Jakarta serta wakilnya dipilih presiden, seperti tertuang dalam draf RUU DKJ

Pro kontra aturan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden dalam draf RUU DKJ. Dengan demikian Pilkada Jakarta ditiadakan

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai baik wacana gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.

Pasal 10 ayat (2) draf RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menyatakan gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dengan masukan DPRD.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi telah membentuk tim khusus untuk menyempurnakan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

PPKGBK mengkaji pengembangan kawasan GBK pasca-Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota.

Dishub DKI memperkirakan Jakarta masih tetap macet meski sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota atau DKJ.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Disdukcapil DKI masih menunggu UU Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) disahkan sebelum memutuskan mencetak ulang e-KTP warga Jakarta