Kemenkeu mengungkap nasib aset pemerintah pusat senilai Rp1.400 triliun usai pemerintahan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU DKJ dibawa ke paripurna.

Pemerintah dan DPR tancap untuk merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) malam ini.

Berdasarkan DIM RUU DKJ, Baleg DPR menilai tidak ada lagi kekhususan lantaran kewenangan daerah bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

Pemerintah dan DPR RI sepakat Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tetap dipilih lewat Pilkada satu putaran saja.

Baleg DPR menyampaikan bahwa ada usulan agar Jakarta secara khusus menjadi ibu kota legislatif seusai tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Tito Karnavian berhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selesai hari ini.

Undang-undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ masih akan dibahas hari ini dan sekaligus diharapkan dapat rampung.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dalam rapat, Kamis (14/3/2024), menyetujui  ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden.

DPR RI bersama pemerintah menyetujui  ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden.

Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seharusnya sudah rampung sejak tanggal 15 Februari 2024 kemarin dan disahkan jadi Undang-Undang (UU).

Masalah kompleks di kawasan aglomerasi tersebut dinilai hanya bisa ditangani oleh pejabat di atas Menko yaitu presiden dan wakil presiden saja.

Baleg DPR segera mengagendakan raker dengan Mendagri terkait status kekhususan Jakarta kala tak lagi menjadi ibu kota negara yang nantinya tertuang dalam UU DKJ

DPR membantah gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk oleh presiden, seperti yang tertuang dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Mahfud MD berharap parpol menolak penunjukkan Gubernur oleh Presiden sebagaimana bakal diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).