Pakar dari IPB menilai pengelolaan pasir sedimentasi bisa menjaga kelestarian ekosistem laut.

Upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi kerap berseberangan dengan langkah penanganan dampak perubahan iklim, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia.

Pengusaha menyebut ekspor pasir laut sudah dilakukan sebelum ada aturan dari Jokowi, tapi dibatasi.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan selama ini pasir Indonesia diduga banyak dikeruk negara-negara karena minimnya pengawasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan terbitnya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk mengantisipasi tingginya permintaan reklamasi.

Peraturan Pemerintah No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan Presiden Jokowi dinilai hanya mengakomodasi kepentingan bisnis.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menekankan aturan baru yang memuat ketentuan ekspor pasir laut bertujuan untuk menjaga keamanan alur pelayaran di Indonesia.

Walhi menilai kebijakan ekspor pasir laut menjadi kemunduran dalam tata kelola sumber daya laut.

Kadin Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas perdagangan menyusul kebijakan Presiden merestui ekspor pasir laut.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut.

Luhut memastikan, kegiatan ekspor pasir laut tidak akan merusakan lingkungan karena adanya teknologi yang mendukung.

Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan respons soal izin ekspor pasir laut yang direstui oleh Presiden Jokowi.

Ekspor pasir laut telah dilarang sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Kepmenperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003.

Pemprov Kepri segera menggelar rapat bersama dinas-dinas terkait di lingkup Pemprov Kepri untuk menyusun langkah-langkah strategis.