Maraknya aktivitas pencurian pasir laut di wilayah perairan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

KKP mengamankan dua kapal asing berbendera Malaysia. Diduga kapal tersebut mencuri pasir laut tanpa adanya kelengkapan dokumen.

Kemendag mengungkapkan, sejauh ini belum ada pelaku usaha yang mengajukan eksportir terdaftar (ET) pasir laut.

Dua kapal keruk asing berbendera Singapura kepergok mengeruk 10.000 meter kubik pasir di perairan Batam, Kepulauan Riau secara ilegal baru-baru ini.

Celios mengungkapkan pendapatan nelayan lokal terancam turun drastis imbas dibukanya keran ekspor pasir hasil sedimentasi laut.

Kementerian Keuangan mulai menghitung potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut yang baru-baru ini berlaku setelah 20 tahun vakum.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti bahwa hanya sedimen pasir tertentu yang boleh dikeruk dan dijual ke luar negeri.

Kebijakan ekspor pasir berupa sedimentasi di laut menuai polemik di penghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Kiara menduga pasir sedimen di Natuna dan Natuna Utara, akan diekspor ke Singapura guna melancarkan megaproyek pelabuhan terbesar di Negeri Singa.

Alih-alih mensejahterakan nelayan, kebijakan tersebut justru dinilai mensejahterakan oligarki dan korporasi yang akan mendapat izin usaha penambangan pasir laut

Proses pengawasan dan verifikasi ketat akan dilakukan guna memastikan proses ekspor pasir berupa sedimentasi di laut berjalan sesuai dengan regulasi.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan total kebutuhan material untuk diekspor diperkirakan mencapai 17,23 miliar meter kubik.

Langkah pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang selama lebih dari 20 tahun mendapat sorotan dari media asing asal Singapura.

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan seharusnya pasir sedimen digunakan untuk merawat pantura yang terkena abrasi, bukan diekspor

Kemendag menjelaskan bahwa pemerintah hanya berencana melakukan ekspor untuk sendiman, bukan pasir laut. Aktivitas tersebut juga telah sesuai dengan regulasi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka ekspor pasir laut, melainkan hasil sedimentasi di laut.