Kebijakan antideforestasi Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas perkebunan Indonesia, seperti sawit, kopi, dan lainnya dinilai merugikan Indonesia.

DPR RI menerima kunjungan Komite Perdagangan Internasional Parlemen Uni Eropa pada Kamis (22/6/2023).

Perwakilan Uni Eropa menyambut baik pembentukan mekanisme konsultasi atau platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkapkan bahwa harga tandan buah segar sawit telah melampaui penurunan harga CPO.

Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa dinilai akan lebih memberikan dampak bagi petani sawit swadaya.

UU tersebut mengatur perdagangan komoditas bebas deforestasi yang diumumkan UE dan mulai diterapkan pada Juni 2023 dan secara paten berlaku pada Desember 2024.

UU deforestasi Uni Eropa dinilai dapat membangun citra negatif terhadap minyak sawit Indonesia yang dalam jangka panjang bisa menular ke negara lain.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dampak kebijakan diskriminatif Eropa terhadap rencana mitigasi perubahan iklim Indonesia.

Wamendag Jerry Sambuaga menilai UU Deforestasi Eropa bersifat diskriminatif, merugikan, dan tidak sesuai dengan prinsip perjanjian dagang internasional.

RI-Malaysia memenilai UU deforestasi Eropa berdampak buruk terhadap perdagangan internasional dan menghambat upaya industri sawit menuju Agenda 2030 SDGs.

Misi gabungan Indonesia dan Malaysia menyatakan keberatan terhadap kebijakan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).