Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa dalam jangka panjang berdampak pada produk sawit yang diproduksi dan menggerus pangsa pasar kelapa sawit Indonesia.

Kendati mendapat hambatan dalam berbagai bentuk kebijakan, ekspor produk sawit termasuk CPO dan turunannya ke Uni Eropa diperkirakan masih akan terjadi.

Gapki dan pemerintah RI menolak kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang bisa berdampak terhadap petani kecil.

Sinar Mas Agribusiness and Food telah menyiapkan strategi untuk produk sawitnya dalam menghadapi ketentuan Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa.

Indonesia memprakarsai komunike bersama keberlanjutan komoditas karet alam untuk menanggapi penerapan Undang-Undang Antideforestasi  Uni Eropa (EUDR).

Eksportir kopi Indonesia menunggu kejelasan penerapan UU Antideforestasi Eropa.

Surat bersama dikirim ke Uni Eropa oleh 17 negara yang telah sepakat memprotes UU Deforestasi.

RSPO upayakan penerapan sertifikasi yurisdiksi agar petani sawit swadaya dapat mematuhi aturan hingga ke EUDR.

Sesi foto bersama tidak dilakukan sebelum pertemuan dengan Uni Eropa dan Hong Kong berlangsung, mengiringi protes Indonesia kepada UE atas UU anti deforestasi.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai kebijakan perdagangan global tidak boleh bias dan diinterpretasi sepihak saja.

Setiap tahun, Indonesia mengekspor 85.000 ton kopi ke pasar Eropa, atau sekitar 25 persen dari keseluruhan volume yang dikapalkan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Undang-Undang Antideforestasi atau EUDR yang diterapkan Uni Eropa sebagai kebijakan yang diskriminatif

Mendag Zulhas meminta mantan PM Inggris, Tony Blair membantu Indonesia menghadapi Uni Eropa terkait kebijakan deforestasi.

SPKS memastikan jika petani sawit saat ini justru lebih siap dibanding pengusaha dalam menghadapi implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa (EUDR).

Mendag Zulkifli Hasan menyebut Pemerintah RI akan mengajak negara lain untuk ikut lawan implementasi European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR).