Dua negara produsen sawit terbesar, Indonesia dan Malaysia, sepakat melanjutkan satgas bersama mengenai UU Anti-Deforestasi Uni Eropa.

Menko Perekonomian Airlangga Hartaro akan mengajukan penetapan standar sertifikasi ISPO atau praktik berkelanjutan sektor minyak sawit kepada Prabowo Subianto.

Sederet katalis mengiringi emiten sektor komoditas PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) di tengah prospek harga saham yang cenderung konservatif.

Pemerintah meminta industri dalam negeri untuk tetap mempersiapkan diri dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan UU Anti Deforestasi Eropa (EUDR).

Penundaan UU Antideforestasi oleh Uni Eropa ke 2025 menjadi angin segar untuk sementara bagi emiten di sektor komoditas seperti AALI, ADRO, hingga PTBA.

Analis melihat penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa dapat mengurangi tekanan bagi emiten komoditas seperti ADRO, PTBA, hingga AALI.

Sejauh ini negara Asean yang aktif merespons UU Antideforestasi Uni Eropa adalah Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara ini merupakan produsen CPO.

Hasil ekspor CPO dari Indonesia dan Malaysia misalnya akan kesulitan diidentifikasi asalnya karena melewati beberapa kali penimbunan sebelum ekspor.

Gapki blak-blakan mengungkapkan alasan di balik Uni Eropa menjegal komoditas kelapa sawit Indonesia.

Kolaborasi Greenpeace dengan sejumlah organisasi nonprofit merilis panduan bebas deforestasi untuk mendukung petani kecil.

Aturan itu melarang impor kopi, kakao, daging sapi, kedelai, karet, kayu, dan minyak sawit jika berasal dari tempat yang terlibat deforestasi.

Uni Eropa diketahui akan meluncurkan inisiatif baru bersama dengan International Network of Basin Organizations (INBO) untuk mendukung kerjasama bidang air.

Mendag Zulhas tidak khawatir soal UU Antideforestasi Uni Eropa atau EUDR dan mengandalkan program Prabowo.

Gapkindo menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mulai berbenah dan bersiap menghadapi kebijakan antideforestasi Uni Eropa.

Indonesia dan Malaysia tengah melobi agar penerapan Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa atau EUDR ditunda hingga 2026.

European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa dinilai sangat merugikan Indonesia