Pengamat menilai dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) komitmen negara akan hilang.

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) menolak RUU Kesehatan menjadi undang-undang.

RUU Kesehatan yang memicu protes dari kalangan tenaga kesehatan telah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang.

Serikat buruh akan melakukan aksi unjuk rasa terkait RUU Kesehatan dan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara pada Rabu (21/6/2023).

Para penikmat tembakau lintingan atau biasa disebut "Tingwe" menilai RUU Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan narkotika mengancam.

Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka menyerukan semua pihak kawal keputusan rapat Panitia Kerja RUU Kesehatan.

KPAI meminta anggaran kesehatan dinaikkan menjadi 20 persen demi memenuhi kebutuhan ABK dan APD.

Diskusi mengenai aturan industri hasil tembakau (IHT) yang akan diatur dalam RUU Kesehatan terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Tenaga kesehatan (nakes) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika pembahasan RUU Kesehatan tidak segera dihentikan.

Berikut adalah empat alasan RUU Kesehatan terus menerus didemo nakes.

Tenaga kesehatan (nakes) menilai proses pembahasan RUU Kesehatan tidak transparan dan berpotensi menimbulkan beragam polemik.

Tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin (5/6/2023) untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.

Dalam RUU kesehatan yang beberapa waktu lalu dibahas di parlemen, terdapat pasal yang berisi pengelompokan hasil tembakau dengan narkotika sebagai zat adiktif.

Anggota DPR Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai RUU Kesehatan belum bisa diusulkan ke rapat Paripurna karena hal ini.

Apapun yang kami bicarakan, bukan buat menterinya, direktur utama rumah sakitnya, bukan buat asosiasi profesi, perguruan tinggi, tapi untuk masyarakat.