Sejumlah kalangan menilai kenaikan iuran kepesertaan bukanlah satu-satunya solusi dapat dilakukan demi mengatasi problem defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dirancang menyederhanakan regulasi dengan menggabungkan berbagai aspek dalam satu payung hukum.

RPP Kesehatan yang memiliki konsekuensi pengetatan kembali terhadap industri tembakau bakal berimbas hilangnya PDB sebesar Rp103 triliun.

Pembahasan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan masih berlangsung alot karena dinilai belum memenuhi asas keadilan.

RPP Kesehatan memuat poin larangan iklan produk tembakau, hal inipun memperluas dampak pembatasan produk tersebut bagi sektor perekonomian.

Praktisi Kesehatan deklarasikan dukungan pengendalian produk berbahan zat adiktif melalui RPP UU Kesehatan No.17 Tahun 2023.

Asosiasi Ritel mendesak pemerintah agar mencabut pasal-pasal tembakau yang ada di dalam RPP UU Kesehatan.

Pro-kontra juga pada tataran kementerian, sebab RPP Kesehatan menggolongkan tembakau sebagai zat adiktif yang bakal dibatasi promosi maupun distribusi.

Sebanyak 38 asosiasi pertembakauan dan Kadin Jatim sepakat untuk mengirim petisi penolakan kepada Presiden Joko Widodo.

Pelaku usaha industri hasil tembakau mengusulkan PP soal kesehatan dan pengamanan zat adiktif agar dipisah.

Kalangan pengusaha rokok di Jawa Timur meminta pemerintah untuk menelaah lebih dalam terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Lima organisasi profesi kesehatan, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengajukan permohonan uji materi UU Kesehatan ke MK.

Lima organisasi kesehatan: IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI gugat UU Kesehatan ke MK

IHSG berpotensi menguat pada hari ini, Selasa (18/7/2023) ditopang oleh laporan neraca dagang RI serta musim laporan keuangan kuartal II/2023.

YLKI minta DPR mencabut Pasal 151 ayat 3 dalam UU kesehatan yang mendukung aktivitas perokok.

Industri berharap tidak ada peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih, terutama dengan dikuatkan peran Kementerian Kesehatan dalam mengatur IHT.