Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra angkat bicara soal Bank Indonesia (BI) bisa ajukan pailit penyedia jasa pembayaran (PJP) di UU PPSK.

UU PPSK dinilai bakal memberikan alat baru dan berdampak positif terhadap industri BPR Syariah.

Era pengawasan berlapis di sektor jasa keuangan segera diterapkan sejalan dengan pengesahan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Seiring pengesahan UU PPSK alias Omnibus Law Keuangan, IFSoc menyoroti harmonisasi regulasi lanjutan buat sektor teknologi finansial (tekfin).

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna.

Simak fakta-fakta tentang Badan Supervisi LPS dan OJK yang tertuang dalam UU PPSK atau omnibus law keuangan.

Sesuai dengan UU PPSK, mulai 2025 OJK tidak lagi mengatur anggaran yang bersumber dari iuran industri jasa keuangan secara mandiri.

Perusahaan asuransi yang masuk progam penjaminan polis harus dalam kondisi sehat, sehingga industri butuh waktu untuk berbenah kinerja.

Ada satu hal yang menonjol dalam beleid baru tersebut, salah satunya adalah 'penguatan' peran Menteri Keuangan.

DPR menyetujui omnibus law keuangan atau Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) untuk menjadi Undang-Undang (UU)

Simak 8 pasal penting yang tertuang dalam UU PPSK atau omnibus law keuangan. Mulai dari rupiah digital, bullion (bank emas), hingga pengawasan aset kripto.

Saat ini RUU PPSK telah mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi UU melalui sidang paripurna, Kamis (15/12/2022).

UU PPSK atau omnibus law keuangan akhirnya mengatur soal program penjaminan polis asuransi yang dilakukan oleh LPS. Simak detailnya.

Menkeu Sri Mulyani menjabarkan sejumlah poin krusial dalam RUU PPSK yang akan menguatkan sektor keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, hingga fintech.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani buka suara soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini awasi transaksi aset kripto.