Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.

UU PPSK memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan kasus pencucian uang di sektor keuangan dan melimpahkan berkas ke kejaksaan.

UU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.

Aturan penyidikan industri jasa keuangan di UU PPSK menuai perdebatan. Kabarnya hal ini membuat omnibus law keuangan tersebut akan ditarik sebelum diundangkan.

OJK akan jadi satu-satunya lembaga yang diperkenankan melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

OJK mendapat tugas baru sebagai pengawas pembentukan bursa karbon. OJK menargetkan bursa karbon tersebut  akan live atau lauching di tahun 2024—2025.

UU PPSK mencakup inovasi teknologi sektor keuangan yang salah satunya terdiri dari aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

Dari segi ukuran, pasar modal Indonesia masih mempunyai peluang peningkatan besar jika melihat kapitalisasi saat ini masih 45,1% per Product Domestic Bruto (PDB

Pungutan Industri akan tetap berjalan dan akan tetap dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua BKF Kemenkeu menjelaskan soal protokol krisis dan burden sharing permanen antara Bank Indonesia (BI) di UU PPSK.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa aturan pembelian SBN oleh BI di pasar perdana hanya dapat dilakukan dalam situasi krisis.

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia harap OJK melibatkan pengusaha dalam menyusun regulasi teknis turunan UU PPSK.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi penting terkait transformasi sektor keuangan dalam UU PPSK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai tantangan regulasi aset kripto tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi di seluruh dunia.

UU PPSK mengatur peran penting LPS bagi bank yang telah ditetapkan OJK sebagai bank gagal atau dalam resolusi.