Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) buka suara soal mandat baru OJK di UU PPSK.

Penjamin Polis akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa setelah kasus Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, hingga Wanaartha Life

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, rasi akuntan publik di negara ini sebesar 1:121.792.

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan 5 fokus pemerintah dalam pembuatan UU PPSK. Mulai dari pengawasan koperasi hingga antisipasi krisis ekonomi.

UU PPSK memberikan kewenangan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengajukan permohonan pailit industri keuangan.

Bagi industri asuransi syariah, program penjaminan polis ini akan menjadi double cover atau perlindungan ganda. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan turunan UU No. 4/2023 tentang PPSK yang mencapai 224 POJK disusun dalam format mini omnibus.

Pengalihan pengawasan koperasi simpan pinjam yang bertindak sebagai shadow bank melalui UU PPSK dinilai sebagai langkah pemurnian industri.

Aturan baru tentang penyidikan masih memberikan kewenangan bagi Polri untuk melakukan penyidikan di sektor keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan.

UU PPSK juga mengatur soal pemisahan unit syariah atau spin off perusahaan asuransi.

Mendag Zulhas menyebut tugas Bappebti terkait pengelolaan aset kripto telah dialihkan ke OJK.

Penguatan perlindungan konsumen pada POJK 6 ditunjukkan dalam lima prinsip dasar .

UU PPSK atau lebih dikenal dengan omnibus law keuangan menetapkan penambahan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kapan penambahannya?

UU PPSK mengatur penyerahan kewenangan permintaan data nasabah untuk kepentingan peradilan dari BI ke OJK.