Berikut adalah daftar 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan per bulan Maret 2024.

Besaran iuran peserta BPJS Kesehatan sendiri diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan, akan dibayar oleh pemerintah.

Dirut Ali Ghufron Mukti memberikan informasi terbaru soal rencana penghapusan kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan jadi KRIS.

Kemenkes mulai menerapkan sistem KRIS di rumah sakit (RS) di Indonesia pada 2023 untuk menggantikan kelas 1, 2 dan 3.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara soal dampak skema KRIS ke keuangan perusahaan.

DPR menyoroti pelaksanaan uji coba KRIS BPJS Kesehatan yang ditargetkan rampung pada akhir 2024.

DJSN meminta BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti perbaikan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menkes menargetkan 2.939 rumah sakit berhasil memenuhi 12 kriteria kelas rawat inap standar (KRIS) pada akhir 2024. 

Penghapusan ruang kelas rawat inap atau penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) BPJS Kesehatan dipastikan mundur pelaksanaannya

Uji coba penghapusan kelas belum mempengaruhi iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mengelompokkan besaran iuran terdiri dari peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP).

Meski mengalami jalan yang berliku, uji coba pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus berjalan.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menyatakan rumah sakit siap mengubah ruang kamar rawat inap sesuai kriteria KRIS.

Hasil survei DJSN menunjukkan sebanyak 20 persen rumah sakit tidak setuju dengan kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS).

DPR mendesak Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi hasil uji coba pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).