PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendukung program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang rencananya berlaku tahun depan.

Kualitas dan layanan rumah sakit akan meningkat ketika terdapat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga memacu asuransi menghasilkan inovasi produk baru.

Tarif standar dinilai memberikan kejelasan biaya kesehatan, karena adanya tolok ukur berapa lama perawatan, berapa kali kunjungan dokter, hingga pemberian obat.

Pemerintah sedang mengorkestrasi sistem baru KRIS program JKN BPJS Kesehatan salah satunya dengan memberikan suntikan dana ke rumah sakit

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberi sinyal iuran kelas I dan II akan naik saat KRIS berlaku pada 2025 atau tahun depan.

Skema coordination of benefit atau kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta masih membutuhkan penyempurnaan, agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.

DPR RI mendesak penerapan KRIS BPJS Kesehatan agar ditunda. Ini alasannya!

Anggota Komisi IX DPR menyampaikan dengan implementasi KRIS, masyarakat berpotensi semakin susah dalam mendapatkan layanan rawat inap RS.

DJSN mengungkap iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam penerapan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) akan segera ditetapkan.

Ombusdman RI memberi catatan kepada pemerintah soal KRIS BPJS Kesehatan.

Anggota DPR membandingkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS akan dibuat seperti transformasi kereta rel listrik atau KRL.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan terkait penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan iuran peserta usai Perpres 59/2024 diteken.

Masih terdapat perbedaan narasi soal penghapusan sistem kelas melalui KRIS antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan.

Tarif iuran BPJS Kesehatan bakal dievaluasi usai diganti dengan kelas rawat inap standar (KRIS).

Presiden Jokowi masih menunggu draf Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan penghapusan kelas BPJS Kesehatan.

Simak aturan dan fasilitas Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) usai Jokowi menghapus kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan.