Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan perubahan atas Kepgub No. 1430/2021 tentang PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah sebelumnya menaikan status PPKM DKI Jakarta dari level 1 ke level 2 pada periode perpanjangan PPKM Jawa-Bali 29 November-13 Desember 2021.

Pemerintah rencananya akan mengumumkan nasib perpanjangn PPKM di Jawa-Bali pada hari ini, Senin (13/12).

Jam operasional pusat perbelanjaan atau mal yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat diperpanjang menjadi 09.00 – 22.00 selama periode libur Nataru.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Inmendagri No.66/2021 yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat libur Nataru.

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melarang kegiatan perayaan Tahun Baru 2022, meski pemerintah pusat membatalkan PPKM level 3.

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah di Tanah Air tetap memberlakukan pembatasan pada libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), meskipun status Pemberlakuan Pembatasan…

Salah satu strategi adalah dengan menerapkan pemberlakuan protokol cleanliness, health, safety, and environment sustainability (CSHE) di tempat penyelenggaraan wisata untuk…

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat untuk mendukung pemerintah menjalankan pengetatan mobilitas selama 3 minggu ke depan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia tak menggunakan istilah PPKM Level 3 karena status penyebaran Covid-19 tiap daerah berbeda.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa penerapan PPKM Serempak Level 3 di seluruh Indonesia hanya diganti nama saja menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

Anak-anak dapat melakukan perjalanan naik pesawat, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3x24 jam atau antigen 1x24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

Kapasitas maksimal pusat perbelanjaan/mal sebesar 50 persen dan jam operasional hingga 21.00 WIB saat PPKM Level 3 Nataru di Jakarta.

Seluruh jenis perayaan Tahun Baru 2022 dilarang pemerintah meski PPKM Level 3 saat Nataru dibatalkan.

Polri akan menyesuaikan dengan pemerintah terkait kebijakan pengamanan periode natal dan tahun baru.