Sudah menjadi rahasia umum banyak praktik pemberi kerja menekan pekerjanya untuk mengundurkan diri. Penekanan biasa dilandasi persaingan antar pekerja, adanya masalah yang…

Untuk dapat manfaat JKP, peserta pun harus terdaftar di program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan dan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak sektor usaha terpuruk sehingga melakukan pengurangan jumlah pekerja.

Selain aturan, persoalan integritas data juga menjadi hal yang mesti dibenahi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Februari 2021, terdapat 12.437.469 tenaga kerja yang terdaftar dengan total iuran lebih dari Rp208 miliar.

Pekerja yang menjadi peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan terkena PHK berhak mendapatkan 3 manfaat.

Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Penyelenggara dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.

Rancangan peraturan pemerintah tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah salah satu aturan turunan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta…

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa penyelenggaraan JKP membutuhkan pengelolaan investasi yang lebih apik dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program JKP akhirnya mendapat sumber dana.

Program JKP yang akan menjamin posisi pekerja kini dinantikan kehadirannya setelah UU Cipta Kerja lahir.

Tak hanya dari APBN, ini skema pendanaan yang diperlukan program JKP.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan…

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Aturan yang diwarnai kontroversi itu memuat program baru dari jaminan…