Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai tidak ada yang salah dari penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun…
Munculnya kebijakan terkait JHT di tengah pandemi mengisyaratkan adanya keterbatasan likuiditas pemerintah. Hal tersebut karena pencairan JHT berpotensi membuat dana yang…
Merespons polemik yang terjadi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah meminta masyarakat lebih cermat dan teliti dalam memahami Peraturan Menteri Ketenagakerjaan…
BPJS Watch menilai ketentuan baru terkait pencairan manfaat jaminan hari tua (JHT) di usia 56 tahun, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa program JKP memang tidak mencakup pekerja informal dan PKWT yang masa kontraknya habis.
Kementerian Ketenagakerjaan berencana menggelar kembali diskusi, terutama dengan serikat pekerja, perihal perubahan mekanisme pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi saat…
Pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dapat mengklaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai Februari 2022.
Kementerian Keuangan yang mengutip data BPJAMSOSTEK menjabarkan bahwa proyeksi rasio klaim program JKP bergerak di kisaran 83,7 persen hingga 91,6 persen dalam tujuh tahun…