Satuan Tugas Presiden bidang Masyarakat Adat diharapkan dapat memfasilitasi penangguhan penahanan dan amnesti 166 anggota masyarakat adat yang diduga mengalami kriminalisasi.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikabarkan siap mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menegaskan mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat adat di seluruh dunia, terutama yang menyangkut hak…

Deputi V Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Nirarta Samadhi menjelaskan aplikasi pemetaan partisipatif membantu masyarakat adat memberikan…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (Komnas Masyarakat Adat) demi pengukuhan hak-hak…

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menganggap disahkannya revisi UU No. 27 Tahun 2007 menjadi mimpi buruk bagi nelayan tradisional

Mulai saat ini, pemerintah pusat wajib melindungi hak atas laut masyarakat adat dan nelayan kecil

Sedikitnya 16 aktivitas oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit anggota RSPO dinilai meremehkan mandat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum melakukan operasinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penelitian organisasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Kementerian Kehutanan tak memiliki data tentang berapa jumlah masyarakat adat…

BISNIS.COM, JAKARTA--Kelompok masyarakat adat di Kalimantan Timur terus menghadapi masalah penggusuran dan konflik lahan akibat operasi perusahaan pertambangan dan perkebunan.…

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah diminta memperhatikan sedikitnya 12 masalah penting terkait dengan proses revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha…

BISNIS.COM, JAKARTA-- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi sedikitnya lima sektor bisnis yang terus meminggirkan hutan di Indonesia sehingga menyebabkan…