Sebanyak 14 kepala atau bendesa adat dari Bali mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), untuk menyampaikan sejumlah fakta terkait penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk…

Rancangan undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) kembali gagal masuk program legislasi nasional atau Prolegnas.

RUU PPHMA gagal disahkan di periode 2010-2014 dan sekarang gagal juga masuk dalam prioritas Prolegnas 2015 dan 2016.

Rancangan undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) kembali gagal masuk program legislasi nasional atau Prolegnas.

Sekitar 70 juta warga masyarakat adat terancam tak terlindungi hukum dan terus berhadapan dengan kriminalisasi saat mempertahankan lahannya terkait belum disahkannya RUU…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan Nawacita yang dicanangkan Presiden terutama untuk masyarakat adat masih jauh dari perubahan terkait dengan masih tidak…

Meski hak masyarakat adat (indigenous peoples) disebutkan dalam Preambule Paris Agreement, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan kecewa dengan kesepakatan…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) mengatakan, legalitas wilayah adat di hutan nasional masih tidak jelas.

Lembaga Masyarakat Adat Bahangmata Fak Fak, Papua Barat, menuntut ganti rugi atas pemanfaatan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat yang masuk dalam pengembangan pelabuhan…

Lembaga Masyarakat Adat Bahangmata Fak Fak, Papua Barat, menuntut ganti rugi atas pemanfaatan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat yang masuk dalam pengembangan pelabuhan…

Dari 1979 hingga Mei 2015 telah tercipta 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat, Akan tetapi wilayah, tanah, dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk…

Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan satuan tugas dipastikan akan segera dirilis setelah pembahasan di tingkat teknis telah selesai.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap Presiden Joko Widodo dapat meresmikan terbentuknya Satuan Tugas saat peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional pada…

Gabungan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat mendorong terbitnya peraturan daerah masyarakat adat di wilayah itu.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat sebagai kunci penting perlindungan hak-hak masyarakat adat harus segera diwujudkan.