Pernyataan AMAN itu bertepatan dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus. Selama ini wilayah adat (tanah, hutan, dan laut) menjadi sumber pangan bagi…

Peringatan Hari Masyarakat Adat Nusantara (Himas) 2018 menjadi momentum bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk unjuk gigi dalam memperjuangkan U U Masyarakat…

AMAN) meluncurkan AMANapps bersamaan dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia.

Sebanyak 32 kelompok suku dari 7 negara akan menampilkan kreasi budaya, berdiskusi hingga melakukan workshop terkait masyarakat adat di Arma Museum & Resort Bali dalam ajang…

Sejumlah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah (perda) Pengakuan Masyarakat Adat di Tobasa dan Taput, Tapanuli

Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat adat untuk menghindari benturan kepentingan berkaitan dengan hutan dan lahan adat.nn

Rukka Sombolinggi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) periode 2017-2022 menggantikan Abdon Nababan

Pakar hukum menilai tidak sulit untuk mengindentifikasi masyarakat adat yang berhak mendapatkan hak pengelolaan hutan dari negara.

Sembilan tema terkait masyarakat adat akan dibahas dalam perhelatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara V hari kedua, Kamis (16/3/2017)

Barisan Pemuda Adat Nusantara terus meningkatkan upaya mengajak kalangan pemuda untuk terlibat dalam perjuangan tetua adat guna mempertahankan wilayah yang mejadi warisan…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan menggelar kongres nasional ke-5 di Sumatra Utara pada 13-21 Maret 2017. Kongres akan dilakukan di Kampung Tanjung Gusta.

Eksistensi cara berladang tradisional masyarakat adat yang unik karena berkaitan dengan ritual masyarakat dan sudah dilakukan secara turun-temurun sedikit terancam karena…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan selama lebih 55 tahun hak wilayah adat belum mendapatkan tempat dalam administrasi pertanahan nasional, yang mengakibatkan…

Kantor Staf Presiden (KSP) belum menargetkan kapan dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat sebagai upaya penyelesaian konflik agraria di wilayah adat.

Kepala Bidang Politik Hukum dan Keamanan Badan Pembinaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi menyatakan bahwa pemerintah akan ambil alih Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan…