Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja yang disebut inkonstitusional, empat hakim penegak konstitusi itu menyatakan pernyataan perbedaan pendapat (dissenting…

YLBHI menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggantung, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

MK menyatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inskonstitisional bersyarat karena dinilai masih perlu perbaikan dalam tata cara pembentukan undang-undang.

Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang…

Depenas berharap setiap kepala daerah dapat menjaga situasi kondusif penetapan UMP yang mulai beralih menggunakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meyakini bahwa UU Cipta Kerja bakal memacu pembangunan perumahan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan…

Menurut Emil, tidak boleh ada yang menghalang-halangi atau menghambat pembangunan infrastruktur digital. Jika ada pihak yang menghalang-halangi, maka sama artinya dengan…

Menurut ketenagakerjaan kerja UGM, kenaikan yang sangat rendah itu secara akal sehat pun tidak masuk akal. Apalagi kalau merujuk kepada Undang-undang Cipta Kerja yang menyebut…

Belum terhubungnya RDTR dengan sistem OSS membuat proses penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harus berjalan dengan manual. Padahal, esensi dari OSS adalah…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengikuti semangat beleid induknya.

KEPAL meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai pembentukannya inskontitusional.

Setiawan menuturkan, Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,…

Pemerintah dinilai melakukan ketidakadilan dengan terus membiarkan pelanggaran upah minimum terjadi di tempat kerja.

Penyusunan peraturan turunan UUCK telah menghasilkan 51 Peraturan Pelaksana, 47 Peraturan Pemerintah, dan 4 Peraturan Presiden.

Aturan baru ini adalah tindak lanjut dari penerapan Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan…