Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yakin perbaikan UU Cipta Kerja bisa berjalan sesuai tenggat. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah akan selesai kurang dari satu…

KSPI menegaskan, seluruh kepala daerah yang telah menetapkan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi  (UMP) tahun 2022 harus mencabut peraturan menyusul UU Cipta…

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menghormati keputusan MK terkait UU Cipta Kerja dimana ada sejumlah poin dalam UU tersebut yang harus diperbaiki dalam…

Kementerian Investasi/BKPM menilai tenggat waktu dari MK cukup untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-undang yang semula digadang menjadi obat terhadap panjangnya proses birokrasi di Indonesia ternyata tak semulus harapan pemerintah.

KSPSI menuturkan Mahkamah Konstitusi (MK) seharunya membatalkan  UU Cipta Kerja secara keseluruhan dengan beberapa alasan.

Seperti diketahui, aturan turunan terkait perpajakan dari UU Cipta Kerja yang telah ada di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9/2021 Perlakuan Perpajakan untuk Kemudahan…

Para pemohon perkara melihat pembentukan UU Ciptaker sejak awal cacat formil dan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena partisipasi publik yang…

Keputusan MK ini dapat memicu berbagai ketidakpastian. Dia mencontohkan besaran pesangon bagi perusahaan yang memberhentikan pekerjanya; tata ruang dan peraturan lingkungan…

Penolak UU Cipta Kerja yang sebelumnya dipidana menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf dan merehabilitasi nama baiknya.

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional karena tidak tunduk kepada UU Nomor 15 Tahun 2019. Undang-Undang itu membahas tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang…

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki pembentuk undang-undang, itu…

DPR akan meminta salinan putusan itu dari MK dan segera melakukan kajian, setelah itu barulah diajukan revisi terhadap UU Ciptaker yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerangkan terjadi penyusutan serapan tenaga kerja hingga 70 persen setiap tahunnya di tengah tren kenaikan investasi selama enam tahun…