Menaker Yassierli memastikan penetapan upah minimum atau UMP 2025 tidak mengikuti formula dalam aturan sebelumnya. Berikut bocorannya.

Pemerintah menemui kalangan buruh yang melakukan aksi demo di kantor Kemenaker untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Depenas hingga saat ini belum bisa menentukan besaran kenaikan upah minimum atau UMP 2025 lantaran masih menunggu aturan baru soal pengupahan.

Apindo konsisten mengusulkan agar penetapan upah minimum atau UMP 2025 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023.

Apindo mengungkap, banyak investor yang mengeluhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja.

Apindo menyebut pemerintah setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan dalam satu dekade ini.

Disnakertrans Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebut sebelum penggodokan UMP 2025 diproses, pemerintah menyiapkan Permenaker sesuai putusan MK.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan baru soal formula penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) rampung besok, Kamis (7/11/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tiga lapangan usaha dengan peningkatan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, perdagangan, dan pengolahan.

Pemerintah telah membahas tentang imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

Kalangan buruh berencana menggelar aksi mogok nasional sebagai respons terhadap rencana pemerintah untuk menyusun regulasi baru terkait penetapan upah minimum

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa pemerintah bakal segera melaksanakan putusan MK terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

Perpanjangan tax holiday hingga 2025, rencana PPN naik jadi 12%, penyelamatan industri tekstil, hingga aksesi ke BRICS dan OECD menjadi pembahasan para menteri.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah menghormati dan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya.